Hukum dan Peristiwa

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Padang Lengkuas Melakukan Konferensi Pers

Lahat——Tim kuasa masyarakat adat desa padang lengkuas beserta tokoh masyarakat pada hari Rabu, 6 Des 2023. Melakukan konferensi pers yang bertempat di balai desa padang lengkuas, hal ini dilakukan untuk memberikan informasi perihal hasil audiensi tim kuasa masyarakat adat dengan Kepala Kantor Pertanahan Lahat.

Harwansyah selaku tim kuasa masyarakat adat menjelaskan “Konferensi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat indonesia khususnya sumatera selatan bahwa di desa padang lengkuas kabupaten lahat masih terjadi penjajahan atas tanah ulayat masyarakat adat desa padang lengkuas yang telah berlangsung selama 25 tahun dan seakan di biarkan dan dipelihara oleh para elite dinegeri ini, padahal masyarakat padang lengkuas terus melakukan perlawanan secara terus menerus sedari tahun 1995 sampai pada saat ini.
Harwansyah juga menjelaskan pada hari ini tepat pukul 10.00 WIB, kami telah beraudiensi dnegan Kepala Kantor Pertanahan Lahat, audiensi ini berlangsung sekitar 3 jam dan Alhamdulillah mendapat kesimpulan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Plt Kepala Kantor Pertanahan Lahat juga menjelaskan. Bahwa terkait permasalahn ini sudah kami koordinasikan ke kakanwil sumsel pada tanggal 28 november 2023 agar menjadi atensi, dan kita bersepakat bahwa pertanahan lahat akan membantu semaksimal dan senetral mungkin dalam permasalahan ini dan akan berupaya sesuai tupoksi dan wewenang kami. Dan terkait surat-surat yang ditanyakan oleh kuasa masyarakat adat padang lengkuas akan kami cari dan kaji terlebih dahulu, dan akan kami laporankan juga ke kakanwil agar permasalahan ini menjadi terang .

Ditambahkan oleh Hairul Anwar selaku kuasa masyarakat adat padang lengkuas bahwa permasalahan ini sudah terlalu lama berlarut tanpa ada ending yang jelas, padahal pada tahun 2001 BPN RI sudah mengintruksikan agar bupati lahat menyelesaikan permasalahan ini dan meminta Bupati Lahat segera mengembalikan tanah ulayat masyarakat adat padang lengkuas seluas 900ha, bahkan BPN RI sudah membentuk Tim 1 khusus untuk menangani konflik pertanahan ini dan sudah bersurat ke Kakanwil sumsel pada tahun 2008 dan 2013 serta kanwil sumsel juga sudah bersurat meminta Kantah kabupaten lahat untuk melakukan penelitian baik administrasi yuridis maupun fisik, namun sampai pada detik ini perintah itu diabaikan oleh kantah kabupaten lahat tanpa alasan yang jelas, kami menduga ada oknum yang memang sengaja untuk membiarkan permasalahan ini yang sudah pasti untuk kepentingan mereka.

Penutup kami berharap konflik pertanahan ini mendapat perhatian oleh pihak yang berwenang, sehingga kepastian atas status tanah adat di desa padang lengkuas dapat segera terselesaikan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button