Hukum dan Peristiwa

SPJ Fiktif DPRD OKU Hasil Temuan BPK Harus Diteruskan kepada APH, BIN Andalas Selatan: Usut Tuntas!

SUMSEL – Lembaga Barisan Independen Nusantara ( BIN ) DPD SUMSEL sebagai perwakilan masyarakat menginginkan kasus yang Diduga SPj Fikitif di DPRD Kab Oku segera diusut hingga menemui titik terang. Hal itu karena kerugian negara dalam persoalan itu tidaklah sedikit. Dimana penyelewengan anggaran mencapai angka Rp25 miliar. Kami ingin APH mengawasi bersama sampai kasus ini diusut setuntas-tuntasnya,” terang Ketua BIN Sumsel Alvin Alhafiz. 05/04/23

Ditambahkan Alvin, selain menginginkan APH andil mengawasi jalannya penyelesaian masalah ini, pihaknya juga berharap pihak berwenang mengungkap semua aktor yang terlibat. Kasus ini jangan berhenti sebelom jadi terang menerang.

“Sebab Barisan Independen Nusantara ( BIN ) menilai tak mungkin pelaku hanya satu orang saja. Selama ini seolah kesalahan dilimpahkan pada seorang, aliran dananya juga mesti diungkap agar masyarakat bisa tahu penyelesaian masalah ini, berapa total kerugian anggaran yang sebenarnya dan siapa-siapa saja yang terlibat, hingga mereka bisa dihukum sesuai apa yang dilakukan,” tukas Alvin.

Menurut sunber masalah ini di berikan waktu beberapa hari untuk melengkapi, namun saya jika itu yang terjadi malah menjadi menipukasi SPJ. Untuk mengejar kelengkapan yang menjadii temuan tersebut.

Anggota BIN DPD SUMSEL, Laurel juga berharap kasus SPj fiktif jangan sampai terhenti pengusutannya.

Seperti yang diinformasikan saat ini, kasus belom ditangani oleh APH. Kami tak ingin kasus ini sampai masuk peti es, atau tiba-tiba terhenti begitu saja. Sekarang ini adalah tahun politik, apa saja bisa terjadi, bersama mahasiswa, kami minta APH komit mengawal masalah ini sampai selesai,” ucap Laurel.

Sangat tidak menyangka terungkapnya kasus SPj fiktif yang terjadi pada DPRD Kabupaten Oku Provinsi SumSel. Oleh BPK, hal ini terkait penggunaan keuangan daerah.

Meski opini WTP tak menutup adanya kemungkinan korupsi, lanjut Alvin dengan opini cukup baik yang diberikan BPK selama beberapa tahun Sampai akhirnya mencuat kabar BPK kembali melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan beberapa tahun belakangan dan ditemukan ada penyelewengan.

Ditambahkan Alvin, nilai jumlah dana yang sangatlah besar. ini tidak bisa lagi diintervensi pihak luar.

“Hanya saja, agar kejadian serupa tak terulang, dengan meminta pihak kepolisian mengusut secara pidana dan pemeriksaan oleh BPK juga, hal itu segera dijalankan agar tidak mengulur waktu.,” pungkas Alvin.( Alv )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button