BirokrasiHeadline

Satgas Covid-19: LHP BPK Ojok Ditelan Mentah-Mentah

JEMBER, TI – Panitia Khusus (Pansus) DPRD memanggil sejumlah pejabat Pemkab Jember yang pada 2020 masuk di jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember. Pansus Penanganan Covid-19 DPRD ini Jember ingin menelisik anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 107 miliar yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum bisa dipertanggungjawabkan.

David Handoko Seto, Ketua Pansus menerangkan bahwa forum ini bukan penyelidikan, namun menggali data dan minta klarifikasi, atas anggaran Rp 107 miliar dana penanganan Covid-19 yang disebut BPK RI belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu anggaran tahun 2020, dan itu uang rakyat.

Penggalian data oleh Pansus itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020 BPK RI yang menyebutkan ada sejumlah anggaran yang pertanggungjawabannya dipertanyakan. Satu di antaranya belanja sebesar Rp 107 miliar terkait penanganan Covid-19.

Sementara ada pihak-pihak pelaksana teknis dilapangan yaitu para satgas yang berhubungan langsung dengan para penerima dana bantuan penanganan covid merasa tersinggung atas pernyataan David yang hanya menerima LHP BPK tanpa menelaah hasil laporan tersebut .

“Kan memeriksa laporan juga jadi tugas dewan ojok ditelan mentah-mentah, Wakil rakyat juga makan dari uang rakyat lakok percaya gitu saja laporan BPK mbok yo dicek di verifikasike bawah. Enggak ada tuh yang turun cari data cari tahu pada kami,” ketus Vaqih satgas desa Kamal Arjasa.

“Kami ingin tahu simpati pak dewan, bagaimana kami bekerja dengan data yang tidak sinkron antara yang dari departemen sosial dan yang ada dilapangan bisanya cumak bisanya cari masalah. Kami ini menjalankan program pak Jokowi agar penanganan covid sampai ditangan rakyat,” tegas Vaqih seorang bapak muda yang juga aktifis POSPERA Jember.

Rupanya pernyataan BPK itu telah menyinggung mereka, karena dianggap tidak bertanggungjawab, padahal dana bansos itu telah sampai pada rakyat yang membutuhkan dan ada buktinya. Malah kalau perlu mau cocokkan data dengan yang diperiksa oleh petugas BPK mana yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami malu di kampung karena dianggap menggelapkan dana bansos covid, kalau perlu biar KPK nanganinya” lanjutnya.

Beberapa petugas satgas Covid, juga ikut mendampingi Vaqih dengan menyodorkan data-data orang yang menerima bantuan. Mereka menganggap soal ini telah menjadi politis karena situasi jember sampai sekarang belum ada pembangunan yang dilakukan. Banyak para pengusaha mengeluh soal pemasangan wastafel di lembaga pendidikan, dan tempat umum yang belum terbayar perlu ditelisik siapa yang main-main dalam hal ini. (*)

 

Penulis : Ricky

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button