Hukum dan Peristiwa

Redistribusi Tanah Pesisir Paseban, Kades Paseban Diduga Pungli Ratusan Juta, Warga Lapor Polisi

JEMBER – Laporan polisi bernomor : 012/WPP/Jr/XI/2023 kepada Kapolres Jember telah dilayangkan Advokat Wigit Prayitno, SH. Salah satu penasehat hukum senior asli Jember itu mewakili 25 korban dugaan pungli yang dilakukan oknum kepala desa. Salah satu korban, Irfanudin, mengatakan bahwa dirinya bersama 24 kawan-kawannya melaporkan tindak pidana Pungutan Liar (Pungli) pada program Redistribusi Tanah (Redis) Kawasan tanah pesisir desa Paseban
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember kepada Kapolres Jember dengan memberikan kuasa penuh kepada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Wigit Prayitno, SH & Partner.

“Kami adalah perseorangan yang memiliki dan menguasai tanah negara kawasan tanah pesisir desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Kawasan tanah pesisir desa Paseban yang dimaksud adalah tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan Desa Paseban yang sudah puluhan tahun dimiliki dan dikuasai langsung oleh saya dan kawan-kawan,” ungkap Irfanudin kepada awak media. Awal mulanya rencana pensertifikatan tanah oleh Irfan, panggilan akrab Irfanudin, dan kawan kawan pada kawasan tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan desa Paseban atas musyawarah mereka dengan warga kawasan tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan bersama dengan Kepala Desa Paseban, Satupan, pada sekitar bulan Januari 2022.

Penasehat Hukum Irfanudin dan kawan kawan, Wigit Prayitno, menambahkan, untuk pembiayaan pensertifikatan tanah tersebut, para pelapor tidak keberatan dipungut biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada masing-masing Pemohon Sertifikat Tanah. Para Pelapor telah membayar pembiayaan Sertifikat
tanah masing-masing Pemohon telah membayar lunas keuangan sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Petugas yang ditunjuk oleh Kades Paseban, Satupan,” ungkap Advokat Wigit.

Advokat Wigit membeberkan bahwa keberlanjutan proses Pensertifikatan tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan desa Paseban sampai saat ini tidak jelas ujung pangkalnya dan malahan terjadi polemik yang tidak jelas terhadap keberlanjutan proses Pensertifikatan tanah-tanah yang diajukan Para Pemohon. Meskipun tanah-tanah yang telah diajukan Para Pemohon telah dilakukan Ukur Bidang, tetapi tidak semua bidang tanah yang diajukan Para Pemohon bisa diproses Sertifikat atas nama masing-masing Pemohon secara keseluruhan.

“Kades Paseban telah membuat rencana tersendiri terhadap tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan desa Paseban bagian Barat yang telah dikuasai atau dimiliki oleh para Pemohon Sertifikat. Menurut Kades Paseban (Satupan-red) areal tersebut akan disertifikatkan atas nama Desa Paseban, akan berstatus milik bersama,” ketus Wigit kepada wartawan.

Menurut Wigit, setelah mencari info kesana-kesini, akhirnya diperoleh informasi bahwa Satupan sebagai Kades Paseban mengajukan sertifikat Para Pemohon dengan memanfaatkan Program Redistribusi Tanah (Redis) BPN Jember
dengan biaya ditanggung Negara alias gratis. Sedangkan Para Pelapor telah membayar pembiayaan Sertifikat tanah masing-masing Pemohon telah membayar lunas keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan kepada Petugas yang ditunjuk oleh Kades Paseban. “Penyelesaian Pensertifikatan tanah pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan desa Paseban yang diajukan oleh Para Pemohon sampai saat ini belum ada kejelasan, karena Para Pemohon belum menerima buku sertikat tanah yang diterbitkan BPN Jember,” ungkap Wigit.

Sehubungan dengan segala yang terurai diatas, para korban mendesak Bpk. Kapolres Jember untuk mengusut permasalahan ini yang jelas telah merugikan Para Pelapor dan Para Pemohon Sertifikat pesisir sebelah utara Jalur Lintas Selatan desa Paseban.

Sementara itu Kades Paseban, Satupan, yang berhasil dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa saat ini dirinya bersama 20 warga Paseban sedang berada di GOR Sidoarjo untuk menerima sertifikat redis secara simbolis. Rencananya untuk penerima sertifikat yang lain akan diterimakan hari Jum’at setelah Jum’atan. “Kami akan musyawarah dulu dengan masyarakat apakah akan diterima di Kantor Desa atau di JLS saja, kami musyawarah dulu dengan masyarakat,” beber Satupan melalui layanan aplikasi WhatsApp.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button