HeadlineHukum dan Peristiwa

PMII Jember Menilai Bupati Hendy Berpotensi Menjadi Otoriter

JEMBER, TI – Upaya Pemerintah Kabupaten Jember mendorong eksploitasi tambang pasir di Paseban, Kencong, Jember terus dilakukan.

Baru-baru ini tersebar kembali cuplikan video Bupati Jember Hendy Siswanto di forum terbuka dalam acara serap aspirasi di kantor DPRD Jember tanggal 4 Maret 2021 lalu. Ia mengatakan tidak akan membiarkan wilayah-wilayah yang potensial untuk menambah pemasukan daerah.

Dalam video berdurasi 56 detik itu ia menilai bahwa eksplorasi ataupun eksploitasi mesti melalui kesepakatan bersama baik DPRD Jember dan elemen masyarakat sipil termasuk mahasiswa.

Di samping itu, video berdurasi 56 detik itu bagi beberapa kalangan dianggap bernada ancaman yang dilontarkan Hendy Siswanto. Bupati Jember itu menilai, kesepakatan apapun harus diikuti.

“Tolong apapun kesepakatan itu kita ikuti bersama-sama. Jangan coba-coba yang sudah kita sepakati, teman-teman melakukan macam-macam yang lain. Dan ini tidak boleh. Ini komitmen saya untuk masyarakat Jember semuanya,” ucapnya dalam video yang tersebar.

Mandataris Ketua Cabang PMII Jember, M. Faqih Al Haramain menilai sikap yang ditunjukkan oleh Bupati Jember merupakan potensi watak kepemimpinan otoriter.

Namun, Faqih menegaskan, tidak takut akan ancaman tersebut. Sebab, lanjutnya, sebagai aktivis mahasiswa, tugasnya adalah mengontrol kebijakan pemerintah. Termasuk menyoal sengkarut konflik agraria.

Menurutnya, gelombang penolakan masyarakat terkait upaya legalisasi eksploitasi Paseban dan Silo telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Ia melihat, sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dan korporasi tidak selalu berimplikasi pada keberhasilan tambang untuk operasi.

“Di buktikan dengan penolakan-penolakan yang masih gencar terjadi, terakhir 2020 kemarin dan hal ini sekedar permainan wacana lama yang di angkat kembali,” ujar Faqih, saat di hubungi via pesan Whatsapp, Jumat (9/7/2021).

Di tanya soal sikap PMII Jember, Faqih mengatakan ada dua perusahaan tambang pada tahap eksplorasi di Kepanjen. Ia melanjutkan, PMII Jember siap untuk berdiri dan menolak bersama masyarakat Kepanjen dan Paseban.

“Selain PT ADS ada juga PT New Jember Golden International yang berada pada tahap eksplorasi di Kepanjen. Kami akan berdiri di garda terdepan untuk menolak dan melakukan perlawanan bersama masyarakat Kepanjen dan Paseban,” ungkapnya.

Faqih melihat, pelibatan masyarakat dalam setiap keputusan-keputusan politik terkait tambang, menurutnya, tidak sekedar selesai dalam Musrembang melalui keputusan elit. “Konflik yang terjadi hari ini menjadi titik keberpihakan Pemkab Jember,” katanya.

Di samping itu, PMII Jember juga menyoroti Perda RTRW yang merugikan masyarakat. Pasalnya, konsesi pertambangan masih tertera dalam Perda RTRW tersebut. Ia menegaskan, mestinya pemerintah merevisi dan menghapus konsesi pertambangan. “Hal itu yang di akar rumput banyak terjadi konflik dan perlawanan,” jelasnya.

Faqih berharap, massifnya konflik dan perlawanan masyarakat mampu membuat kebijakan Pemerintah Jember lebih bijaksana. “Khususnya sengkarut politik tambang dan tambak modern di pesisir selatan.” Pasalnya, Bupati Hendy Siswanto dan Gus Firjaun terpilih, bagi Faqih, atas mandat masyarakat Jember.

Memperhatikan kebutuhan serta keinginan rakyat Jember, lanjutnya, menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. “Kami sebagai komponen aktivis sekedar mengontrol kebijakan atas penderitaan dan suara masyarakat,” harapnya.

“Lebih bijaksana ke depan setiap pengambilan keputusan melibatkan masyarakat khususnya sengkarut politik tambang dan tambak modern di pesisir selatan,” tutup Faqih. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button