HeadlineWisata dan Kuliner

Mengapa Banyak Pemda Tidak Paham UU Pemajuan Budaya?

SURABAYA, TI – Menanggapi Press Release Dewan Kebudayaan Jember 19 Agustus 2021 terkait belum adanya tanggapan Bupati Jember terhadap permohonan SK Kepengurusan Periode 2021-2026, Deddy Endarto, pemerhati budaya Jawa Timur dan Direktur Museum Online Wilwatikta memberikan pandangannya.

Melalui unggahan di akun Facebooknya pada 19 Agustus 2021, Deddy merefleksikan secara umum tiga permasalahan yang melibatkan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan tingkat kota atau kabupaten di Jawa Timur dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, banyak pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, yang tidak memahami UU Pemajuan Kebudayaan secara utuh sebagai peta jalan (roadmap) keterlibatan masyarakat dalam kerja-kerja budaya. Dewan Kebudayaan secara eksplisit berdiri independen dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Maka sangat jelas, mereka bukan bagian dari pemerintah daerah, apalagi harus dibawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nya.

“Masalah anggaran memang menjadi agak pelik, meskipun sejatinya sudah sangat jelas. Menurut amanah UU Pemajuan Kebudayaan sumber anggaran kegiatan dari Dewan Kebudayaan berasal dari APBN (kementerian terkait), APBD (pemerintah daerah) dan sumbangan masyarakat. Dalam kasus sumber anggaran dari APBN, pengawasan atas kegiatan dan penggunaan anggarannya adalah Inspektorat Kementerian dan BPK cq. Perwakilan di daerah,” bebernya.

Sementara, penggunaan APBD harus disetujui programnya oleh DPRD secara langsung. Konsekuensinya, harus dialokasikan terpisah oleh kas daerah tanpa harus dititipkan lewat organisasi pemerintah daerah. Validasi kegiatan dan pertanggung jawaban dilakukan oleh Kepala Daerah cq. Dinas yang ditunjuk serta pengawasan keuangan oleh Inspektorat Daerah dan BPK cq. Perwakilan di daerah.

“Masalahnya, pengelolaan anggaran tersebut masih menggunakan paradigma lama, di mana anggarannya dititipkan dalam nomenklatur kegiatan dinas. Akibatnya, saat anggaran dibutuhkan untuk kegiatan terjadi tarik ulur atas kepentingan para pihak,” ujarnya.

Lelaki yang sering mengunjungi situs di kawasan gunung di Jawa Timur ini juga menyoroti berlangsungnya pemanfaatan subjektif organisasi. Ada pihak-pihak tertentu yang memosisikan pula Dewan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan sebagai alat ampuh untuk mengumpulkan masa dan menggalang dukungan personal dan politis. Akibatnya, terjadi upaya rekayasa penguasaan atas organisasi dengan tujuan ekonomi ataupun politik tertentu.

Contoh kongkritnya, pada kasus kepentingan politik. Ada pihak yang berusaha menggunakan organisasi sebagai penggiring opini publik atas ketokohan calon kepala daerah. Akan tetapi saat calon tersebut memenangkan pemilihan, organisasi diabaikan pengembangannya. Diperlemah sampai adanya kesepakatan bersama agar anggota menerima ketua organisasi yang disodorkan oleh sang penguasa baru. Tujuannya adalah sebagai bagian penggalangan opini publik bagi jabatan keduanya di kemudian hari.

Secara spiritual Deddy mengingatkan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan untuk kepentingan pribadi ataupun politis. Itu bisa menjadi perbuatan yang menghasilkan dosa.

“Anda mau pilih dosa yang manapun silahkan, tapi saat Anda mati nanti ya silahkan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Memang, kalau dipahami lebih dalam lagi, kebudayaan itu bukan hanya berkaitan dengan pertunjukan, tetapi juga aspek religi, sikap, dan pandangan hidup yang tentu akan menjadi catatan di muka bumi maupun di akhirat kelak.

Dengan penuh empati, lelaki yang sejak kecil sudah belajar di kawasan situs Trowulan Mojokerto ini berpesan kepada para penggiat seni dan budaya.

“Para penggiat seni dan budaya di manapun harus tetap bersemangat untuk melakukan pemajuan kebudayaan tanpa harus kendor oleh permasalahan yang ada. Sehat dan sukses selalu. Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi bersama Anda sekalian. Jaya – Jaya – Wijayanti,” tandasnya. (Ric)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button