BirokrasiHeadline

LSM AJB: Rakyat Jember Sudah Muak Terhadap Politisasi Vaksinasi

JEMBER, TI –  Kegiatan Vaksinasi Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan Diduga Telah Ditunggangi oleh Kepentingan pencitraan partai politik, ialah Partai Gerindra yang disebut menunggangi kegiatan vaksinasi Pemerintahan Kabupaten tersebut.

Menanggapi hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Jember Bergerak (AJB) menyayangkan terjadinya klaim sepihak atas kegiatan vaksinasi ini.

“Tentu sudah kami kroscek ulang, jadwal Vaksinasi di ponpes nurul khotib alqodiri 4 ini sudah terdata dalam kegiatan Dinas kesehatan kabupaten jember, jadi clear ini didanai oleh anggaran negara bukan inisiatif partai, kok malah di media beredar bahwa kegiatan ini disponsori partai tertentu dan ada 2 Anggota legistlatif dari provinsi dan daerah yang numpang eksis disitu,” tegas Muhammad Mansur Ketua Bidang Gerakan AJB.

Dua politisi yang dimaksud ialah Muhammad Fawait Anggota DPRD jatim fraksi Gerindra dan Ahmad Halim Wakil Ketua DPRD juga dari Fraksi Partai Gerindra, keduanya nongol dalam Banner acara vaksinasi Pemkab tersebut.

“Masyarakat sedang muak dengan aksi politisi yang saat ini sedang gencar memasang baliho di tengah situasi Covid, kok ini malah di jember kegiatan Vaksinasi dengan Dana Negara digunakan untuk pencitraan Partai, ayo kita bikin suasana yang adem jangan sampai hal hal yang berkaitan dengan covid apalagi giat resmi dinas malah ditunggangi partai,” tambahnya geram kepada awak media.

Terakhir Mansur yang merupakan jebolan STIE Mandala ini menambahkan bahwa aksi gerindra melakukan klaim sepihak atas kegiatan Pemkab ini akan memicu partai lain juga berebut jatah vaksinasi dan memberi label kegiatannya dengan logo dan politisi partai.

“Ya ini bisa ditiru oleh partai lainnya, menggunakan vaksinasi publik dengan anggaran rakyat tapi ditunggangi sebagai wahana pencitraan partai-partai, sungguh miris,” tutupnya.

Sementara itu transindonesia.net berusaha meminta konfirmasi Gus Fawait, baik melalui komentar di facebook pribadinya maupun inbox medsos tersebut tidak direspon.

Sedangkan Ahmad Halim merespon terkait kritik dari AJB, di era demokrasi sekarang adalah hal yang wajar sebagai saran dan masukan. “Bagi kami di tengah pandemi covid 19 sekarang di butuhkan kebersamaan. Tidak bisa pemerintah bekerja sendirian, perlu kerjasama dukungan dari masyarakat. Untuk itu perlu peran upaya aktif dari pesantren, ormas atau komunitas bahkan partai lolitik untuk ikut bersama mensukseskan progam tersebut,” paparnya.

Halim menambahkan terutama vaksinasi di masyarakat bawah masih dianggap hal yang tidak penting. Maka perlu edukasi penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat bawah.

“Tentu ini akan berbeda apabila dilakukan oleh pesantren terutama kiai atau tokoh masyarakat, pandangan mereka tidak mungkin kiai akan mencelakakan santrinya atau warganya. Terkait vaksin yang kami selelnggarakan itu juga upaya membantu pemerintah dan dinkes agar capaian vaksin bisa cepat mencapai angka 70% sebagai sarat minimum herd imunity. Tentu partai dilibatkan dan kebetulan pengasuh ponpes al qodiri IV adalah pengurus DPD propinsi Gerindra jatim. Sementara saya memfasilitasi vaksin itu ke dinkes, akhirnya tentu butuh kerjasama dari dinkes yang dibantu puskesmas penyangga dalam hal ini puskesmas kencong, cakru dan jombang sebagai pelaksana teknis,” beber Ahmad Halim.

Dalam rapat panitia, kata Halim, pihak dinkes hanya menyediakan tenaga medis dan vaksin sementara pihak penyelenggara membutuhkan konsumsi, tenda, kursi. Untuk itulah partai ikut berperan membantu dan berbuat berkontribusi sekaligus kami memberikan bansos berupa beras dan minyak goreng untuk ikut meringankan masyarakat terdampak covid ini.

“Terkait politisasi tentu tiap partai butuh kreatifitas untuk bisa mengaktualisasikan dan eksistensi dengan program yang meringankan dan berpihak ke masyarakat,” tandasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button