BirokrasiHeadline

Ketua DPRD: Pansus Perbup TP2D Akan Segera Dibentuk

BONDOWOSO, TI – DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah berdasarkan amanah UU 23/2014 pasal 1 ayat (4). Pada pasal 153, mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, di Wisma DPRD, Senin 31/08/2021.

Menurut H. Ahmad Dhafir, pengukuhan Peraturan Bupati (Perbup) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bondowoso, dalam pembentukan Perbup tersebut, telah melanggar ketentuan pasal 17 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, regulasi yang dilanggar Perbup TP2D adalah PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan PP 72/2019, pasal 55 Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120/2018 dan Pasal 17 Perbup Bondowoso 13/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Mengingat banyaknya ketentuan peraturan perundangan-undangan yang tidak ditaati oleh Bupati, menjadi Keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bondowoso, untuk segera menindaklanjuti dengan mengagendakan Panitia Khusus (Pansus) Perbup TP2D”, kata H. Ahmad Dhafir.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso, juga mengagendakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, terkait permasalahan pekerjaan sistem rancang bangun kamar operasi RSU Dr. H. Koesnadi dengan Pagu Kontrak senilai Rp. 13.461.000.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah).

“Banggar akan fokus pada persoalan dugaan tindak pidana dalam proses tender tersebut. DPRD sudah diundang oleh BPK Perwakilan Jawa Timur pada hari Rabu 25 Agustus 2021, untuk menerima hasil komunikasi audit DPRD Bondowoso dengan BPKP Jatim, terkait permasalahan pengadaan pekerjaan sistem rancang bangun kamar operasi RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso”, jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan lanjutan oleh BPKP Jatim, dapat diketahui kinerja pengadaan barang dan jasa Pemkab Bondowoso secara komprehensif serta langkah hukum adanya dugaan unsur pidana dalam proses tender.

Sehingga pembahasan Banggar, akan menitik beratkan proses perencanaan dan tender RSU. Dr. Koesnadi, atau proses sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

Dalam LHP BPK jelas, bahwa penentuan PT. IWSH selaku pemenang tender Pekerjaan Sistem Integrasi Ruangan Operasi (SIRO) RSU. Dr. H. Koesnadi MENYALAHI KETENTUAN Perpres No 16 Tahun 2018. Ada unsur persekongkolan dan niat jahat pelaku pengadaan barang/jasa (PA, PPK, Pokja Pemilihan) yang meluluskan PT. IWSH yang seharusnya TIDAK LULUS / GUGUR, pungkasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button