HeadlineHukum dan Peristiwa

Kebijakan Bupati Dianggap Menguntungkan Kroninya, Ormas di Jember Gelar Demo

JEMBER, TI – Ratusan massa dari berbagai ormas diantaranya RJM (Relawan Jumadi Made), RMJ (Relawan Militan Jember), FK-PAK (Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun), Basoka (Barisan Solid Merdeka) dan Barisan Anak Rantau Jember (BARJ), Kamis (18/6/2022) siang menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jember.

Aksi menyusul banyak kebijakan Bupati Jember H. Hendy Siswanto yang selama ini menguntungkan kroni dan keluarganya, dimana banyak proyek maupun jabatan yang di saat ini dijabat oleh menantu dan juga orang dekatnya.

“Kebijakan Bupati Jember telah menciptakan KKN baru, dan ini sudah berlebihan, menantunya dijadikan asisten pembangunan, keponakannya juga dijadikan asisten semua dan diberi SK, Bupati Jember telah melakukan nepotisme, mengutamakan kepentingan keluarga dengan menggunakan uang rakyat,” ujar Jumadi Made saat melakukan orasi.

Jumadi juga menanyakan, apakah pejabat pemerintah dari Bagian Umum tidak ada yang becus sampai Bupati harus mengeluarkan SK sebagai asisten untuk keponakannya?. “Apa tidak ada pejabat bagian umum yang pintar. Kok malah milih menantunya sendiri jadi asisten pembangunan,” terang Jumadi.

Selain menyoroti adanya Nepotisme di pemerintahan Hendy, peserta aksi yang pada pilkada lalu juga menjadi bagian dari pendukungany, juga menyinggung keberadaan Koperasi KJHS (Konsumen Jember Harmoni Sejahtera) yang selama ini ramai jadi pemberitaan sebagai penyedia beras untuk ASN.

Hal ini terlihat dari beberapa spanduk peserta aksi yang di bawa, dimana terlihat spanduk bertuliskan “Bupati Carpak, Bubarkan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) dan Menantu Bupati Hendy diangkat jadi asisten pembangunan dengan gaji 3,5 juta per-bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”

Menyikapi ini, Jumadi menyatakan, bahwa pendirian koperasi yang baru satu tahun dan mendapatkan order proyek pengadaan beras bagi 23 ribu lebih ASN di Pemkab Jember, terlihat ada kejanggalan, dimana seluruh ASN diharuskan membeli beras dari Koperasi KJHS yang mana kualitas berasnya sangat jelek dan berkutu. “Masak saudara-saudara sebanyak 23 ribu ASN suruh makan beras berkutu,” cetus Jumadi.

Jumadi mencurigai, baru satu tahun berdiri, Koperasi bentukan Bupati Hendy sudah memperoleh proyek pengadaan beras bagi ASN. Bahkan dari bisnisnya itu, keuntungan KJHS mencapai Rp 2 Miliyar setahun. “Ini hanya akal-akalan Bupati saja. Pantas dinamakan KJHS, itu yang benar singkatan adalah “Koperasi Kaji Hendy Siswanto”, katanya.

Melalui demo tersebut, masa meminta DPRD mendesak Bupati Jember mencabut  SK pengangkatan asisten pembangunan yang diberikan kepada Muhammad Nadif Ramadhani yang merupakan menantu Bupati Hendy Siswanto.

“Oleh karena itu kami mendesak DPRD agar Koperasi KJHS dibubarkan, karena jelas Koperasi hanya menguntungkan keluarga bupati dan kroni-kroninya,” tegasnya.

Aksi ini nyaris chaos, saat melihat tidak satupun perwakilan anggota DPRD yang menemui peserta aksi, massa terlihat mencoba merangsek dan menerobos masuk pintu gerbang DPRD Jember yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Namun berhasil mereda setelah Sunardi anggota DPRD dari Partai Gerindra bersama dengan Agus Khoiron legislator dari Partai PAN menemui peserta aksi, dihadapan peserta aksi, dua wakil anggota DPRD tersebut berjanji akan menampung aspirasi massa dan akan segera meningak lanjuti soal koperasi dan asisten Bupati. “Soal koperasi dan asisten akan kami tampung, dan akan kami sampaikan ke pimpinan,” ujar kedua legislator dihadapan peserta demo.

Meski sudah ditemui oleh perwakilan anggota DPRD, peserta aksi tidak langsung membubarkan diri, secara bergantian mereka melakukan orasi dan mengeceam KKN di Kabupaten Jember yang terus dibangun oleh Kesultanan Jompo (istilah bagi keluarga Bupati, red).

Sampai berita ini ditulis, peserta aksi masih belum membubarkan diri dan terus melakukan orasinya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button