BirokrasiHeadline

GPMN Berharap OJK Gandeng BPKN dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangannya

MALANG – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih untuk periode 2022-2027 bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal. “Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan OJK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan, dapat semakin profesional,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/4).

Komisi XI DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap anggota DK OJK periode 2022-2027. Hasil keputusan uji tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan. Puan berharap Mahendra Siregar, yang terpilih sebagai Ketua DK OJK, dapat mewujudkan visi dan misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK, agar lebih terintegrasi dan berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat. “Dan secara khusus, saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan Bapak Wimboh Santoso, yang sebentar lagi akan purna tugas,” tukasnya.

Puan juga meminta anggota DK OJK terpilih untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, khususnya mengenai investasi ilegal yang banyak memakan korban. Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal, sehingga OJK harus lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia, pintanya.

Dia berharap OJK bisa lebih menunjukkan taring dalam memerangi praktik investasi bodong, karena lembaga tersebut harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal. “Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan, sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir. Sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia,” ujarnya.

Dari Jawa Timur, Ketua Bidang Kaderisasi DPD GPMN Nanang Sukemi, memaparkan bahwa perlindungan konsumen saat ini merupakan hal penting yang tidak bisa ditawar-tawar. “Sering dikatakan bahwa pembeli adalah raja, tapi faktanya banyak konsumen menjadi korban praktik culas mata rantai distribusi, bagaimana kemudian pembeli tidak mendapatkan harga yang benar-benar ekonomis dari sebuah produk,” tegasnya saat diwawancarai wartawan di sekretariat organisasi mereka.

Nanang Sukemi berharap agar OJK bisa bekerjasama dengan BPKN dalam perlindungan konsumen bidang jasa keuangan dan perbankan. “OJK harus tegas karena saya melihat fungsi dan peranan Bank Indonesia sebagai regulator juga harus ditingkatkan. Khan sudah mulai muncul kasus-kasus uang nasabah tiba-tiba raib di rekeningnya, nah ini harus jadi catatan penting OJK baik di pusat maupun yang ada di kantor-kantor wilayah,” ketusnya.

Di akhir wawancaranya Nanang Sukemi mengaku bangga kehadiran Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dalam memberikan nasehat dan wejangan kepada Dewan Komisioner OJK yang baru. “Ada banyak harapan kepada OJK sebagai lembaga independen bisa memberikan angin segar atas problematika jasa keuangan seperti yang sudah saya sebutkan. OJK harus bisa mengingatkan bahwa perbankan juga punya fungsi sosial tidak hanya urusan bagi-bagi CSR lewat pemerintah daerah,” tutupnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button