Daerah

DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna, Bahas Nota Penjelasan Terhadap 1 Raperda Inisiatif dan Nota Penjelasan Bupati Terhadap 2 Raperda Eksekutif

SAMPANG | Transindonesia.net – Di awal tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar Rapat Paripurna.

Ada dua agenda yang menjadi pembahasan dalam rapat, diantaranya yaitu membahas terkait Nota Penjelasan Terhadap Satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan Nota Penjelasan Bupati Terhadap dua Raperda Eksekutif.

Dalam Rapat Paripurna tersebut menurut hasil pantauan Media Transindonesia.net, tampak hadir Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat mewakili Bupati Sampang, jajaran Wakil Ketua beserta para anggota DPRD Kabupaten Sampang, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sampang, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang H. Yuliadi Setiyawan.

Turut pula dihadiri oleh segenap Pimpinan OPD, para Asisten beserta Kepala Bagian (Kabag) dilingkungan Pemerintah Kabupatem Sampang, seluruh Camat dan segenap undangan lainnya, bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Sampang, jalan Wijaya Kusuma, Sampang Madura, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Sidang Rapat Paripurna perdana di tahun 2024 tersebut dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sampang Amin Arif Tirtana dengan didampingi oleh Wakil Ketua II Rudy Kurniawan.

Sebelum dibuka, Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah menyampaikan, bahwa Paripurna Nota Penjelasan Terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan Nota Penjelasan Bupati Terhadap dua Raperda Eksekutif tersebut dihadiri oleh 23 dari total 45 orang anggota DPRD Sampang, sehingga bisa memenuhi quorum dan Sidang Paripurna dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

Tak berselang lama, Pimpinan Sidang Paripurna Amin Arif Tirtana sebelum mempersilahkan Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan Nota Penjelasan terhadap satu Raperda Inisiatif, untuk terlebih dahulu mempersilahkan kepada Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat yang mewakili Bupati Sampang untuk menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Dua Raperda Eksekutif.

Untuk selanjutnya, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2024- 2044.

Pihaknya menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Menurut H. Ab, paggilam akrab Wakil Bupati Sampang, bahwa tujuan dari pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh adalah untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian dan produktifitas masyarakat.

“Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni secara ideal perlu didukung dengan kualitas lingkungan permukiman yang lebih luas sebagai satu kesatuan hunian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Lalu, lanjut Wakil Bupati, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, memiliki dan/atau menikmati tempat tinggal yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Permukiman kumuh di Kabupaten Sampang disebabkan salah satunya adalah ketidaktersediaan akses sarana dan prasarana serta bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis.

Dengan demikian, penerapan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh nantinya akan memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat.

Tak hanya itu, keuangan negara juga akan menjadi konsekuensi yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan dalam peningkatan akses serta penanganan-penanganan lain sebagai upaya menuju kawasan bebas kumuh.

Ia juga menyampaikan terkait gambaran umum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2024- 2044.

RTRW merupakan hasil perencanaan ruang pada wilayah dan merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, dengam batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif.

“Rencana Tata Ruang dibuat karena pada dasarnya ruang selalu memiliki keterbatasan. Maka dari itu, dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif,” paparnya. (Yan’S)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button