Birokrasi

DPRD Sampang Gelar Paripurna Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022

SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar rapat Paripurna bersama dengan Pemerintah Daerah setempat.

Suasana gelaran rapat Paripurna kali ini nampak sedikit berbeda. Pasalnya, momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 H masih menghiasi acara tersebut, sehingga sekaligus dibarengi pula dengan kemasan acara Halal Bihalal bersama para istri anggota DPRD.

Menurut pantauan Media TransIndonesia.net langsung di tempat acara, tampak hadir Bupati Sampang H. Slamet Junaidi beserta istri, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat beserta istri, Ketua DPRD beserta istri dan jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD beserta istri, Sekdakab, Sekretaris Dewan dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang,

Hadir pula, para Direksi BUMD, Camat, perwakilan Ormas/OKP, rekan-rekan Media, baik cetak maupun online serta para tamu undangan lainnya di ruang Graha Paripurna DPRD Sampang, Rabu (3/5/2023).

Lagu Indonesia Raya secara hikmat dikumandangkan di awal pembukaan rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Fadol, Ketua DPRD Kabupaten Sampang. Ia menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang membahas tentang LKPJ Bupati Sampang Tahun 2022.

Agenda lengkap dalam rapat Paripurna diantaranya, Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun Anggaran (TA) 2022 serta Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2022-2042.

“Rapat Paripurna ini dapat kami gelar setelah proses pembahasan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sampang ditingkatan Pansus selesai dilakukan,” kata Ketua DPRD Sampang.

Secara rinci, Alan Kaisan selaku Ketua Pansus DPRD Sampang dalam laporannya memaparkan, bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Daerah ditetapkan sebanyak delapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, di antara seluruh indikator yang menjadi perhatian khusus yaitu jumlah persentase penduduk miskin tahun 2022.

“Jumlah penduduk miskin di tahun 2022 persentasenya masih cukup tinggi, di angka 21,61 persen atau mengalami tren kenaikan 103,4 persen dibanding tahun 2021. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 pada angka 5,27 persen, atau mengalami tren kenaikan sebesar 150,57 persen dibanding tahun 2021,” jelasnya.

Melihat data riil tersebut, Pemerintah Daerah terus di dorong untuk membuat terobosan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, khususnya melalui Dinas Sosial diharapkan dapat lebih bersinergi bersama lintas OPD dalam melakukan kajian pengentasan kemiskinan, baik dari perencanaan sampai pelaksanaan program hingga capaiannya dapat dievaluasi secara berkala.

Masih menurut Alan, program penguatan ekonomi yang merupakan upaya menekan tingkat kemiskinan tersebut membutuhkan rekomendasi untuk melaksanakan program yang berdampak langsung pada masyarakat sebagai langkah konkrit pengentasan kemiskinan.

“Hal ini perlu dilakukan evaluasi yang serius dan mendalam secara bersama, antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan inovatif dalam rangka mencari solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi indikator kinerja utama, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menekan angka kemiskinan,” tambah Ketua Pansus ini menyarankan.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada anggota DPRD beserta Tim Pansus yang telah bekerja serta telah menyumbangkan pemikirannya dalam pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2022.

“Saya harap semua OPD memperhatikan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Tim Pansus DPRD, sekaligus juga menjadi perhatian bersama agar lebih bisa meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang,” ucap Bupati menginstruksikan.

Pihaknya memahami, bahwa secara umum setelah mendengar dan mengkaji dengan seksama terhadap beberapa pendapat dan himbauan dari Tim Pansus DPRD dan Tim Penyusun Raperda yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Legislatif dan Eksekutif tersebut, merupakan amanat untuk diakomodir dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai Surat Gubernur Jawa Timur.

“Perihal Surat Gubernur, yakni Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2022-2042,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Sampang tersebut menjelaskan.

Dalam Raperda disebutkan, lanjut Bupati, bahwasannya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengarah pada tujuan peningkatan ekonomi ini didasarkan dengan beberapa alasan sesuai peraturan dan/atau Undang-Undang Tentang Perindustrian.

“Diantaranya, bahwa penyusunan rencana pembangunan industri merupakan pelaksanaan arahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengarahkan pada setiap level pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri,” papar Bupati. (Yan’S)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button