BirokrasiHeadline

Diduga Tanda Tangan Paksa dan Tidak Punya Amdal, Pom Mini Indo Mobil Disoal Warga Sogaan

PROBOLINGGO, TI – Ini yang terjadi di pom mini Sogaan Kecamatan Pakuniran Probolinggo Jatim. Diduga memaksa warga untuk tanda tangan dalam pengurusan ijin lingkungan. Padahal untuk ijin BBM itu tidak semudah itu karena sudah ada UU Migas.

Penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan sistem digital bertajuk pom mini kian menjamur di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya di desa Sogaan Kecamatan Pakuniran.

Sayangnya, selain kurang transparan dengan masalah perijinan kepada warga, kehadirannya juga diklaim membahayakan warga. Salah satunya yang dikeluhkan Irfan Mu’tasim Billah atau Irfan sapaannya. Warga Dusun Siyem RT/RW 01/04, Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran.

Pasalnya keberadaan pom mini dari perusahaan PT Indo Mobil ini letak bangunannya sangat berdempetan dengan rumah Irfan. Menurut Irfan Pom Mini yang ada disini sangat berdempetan sekali dengan rumahnya. “Yang saya tahu untuk mendirikan sebuah usaha yang berhubungan dengan BBM tidak berdekatan dengan permukiman warga karena sangat berbahaya jika terjadi kebakaran dan juga dapat mencemari lingkungan air dan tanahnya dan pembangunan SPBU harus memenuhi ketentuan Amdal guna mencegah potensi dampak besar, terutama berupa ancaman kebakaran dan pencemaran lingkungan untuk jangka panjang, terutama kawasan permukiman yang ada dirumah saya itu,” ucapnya kepada awak media.

Ini cukup disesalkan karena sudah jelas dalam aturan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha niaga hilir migas harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, badan usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usahanya antara lain, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, disebutkan bahwa TBBM, depot, penyalur yang dalam hal ini dapat disebut SPBU adalah tempat untuk melakukan penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina atau badan usaha.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyimpulkan bahwa kegiatan usaha hilir harus dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dan bukan perorangan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 70 : Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, Dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa : Pengawasan sosial, Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan atau Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Masih menurut Irfan, pom mini ini sangat jauh dari kata aman. Selain rawan terjadinya kebakaran pagar penghalang antara pom mini dengan rumahnya itu kurang tinggi. “Pasalnya jika ada indikasi pencurian siapa yang akan bertanggung jawab. Selain itu juga suara genset jika terjadi pemadaman yang ada di pom mini tersebut kerap kali mengganggu istirahat saya dan keluarga,” ujarnya.

Kemudian setelah tim media mendatangi PJ Desa Sogaan untuk menanyakan hal ini. PJ Desa Sogaan tidak merespon tentang adanya keresahan yang dialami oleh salah satu warganya ini. Irfan mengharap kepada perusaan terkait agar segera menemui dan melakukan mediasi dengan adanya pom mini yang disinyalir meresahkan keluarganya. “Kalau di pom mini ini terjadi sesuatu hal yang tidak diduga atau kebakaran yang disalahkan siapa? perusahaan harusnya sadar akan keamanan, tidak memikirkan untung semata,” ketus Irfan.

Terkait dengan keresahan tersebut Irfan juga sudah melakukan pengaduan melalui surat kepada. PLT Bupati Probolinggo di Kraksaan, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, Kapolres Probolinggo di Pajarakan, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, Camat Pakuniran di Pakuniran, Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Probolinggo di Dringu dan Migas.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button