HeadlineHukum dan Peristiwa

Berpotensi Merusak Lingkungan, GMNI Jember Menolak Tambang dan Tambak

JEMBER, TI – Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September yang mengingatkan akan semangat dan perjuangan panjang petani Indonesia. Sejarah Hari Tani Nasional bermula pada tahun 1960 Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Berselang tiga tahun, melalui Kepres No. 169 tahun 1963 Presiden Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai hari tani nasional, hari kemenangan petani Indonesia dan hari lahirnya UUPA. Sebab secara filosofis UUPA bertujuan untuk menggantikan hukum agraria kolonial dan menghapuskan sisa-sia feodalisme serta meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum tani.

Meskipun semangat tersebut telah terlegitimasi selama 61 tahun, namun masih menyisahkan persoalan-persoalan agraria, terutama kedaulatan masyarakat atas tanah dan lingkungannya. “Seperti halnya yang terjadi di kawasan pesisir Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dimana tanah dan lingkungan sedang terancam oleh adanya rencana aktivitas pertambangan pasir besi dan pertambakan udang,” ungkap Dyno Suryandoni, Ketua DPC GMNI Jember, melalui press releasenya kepada awak media.

Rencana pertambangan pasir besi yang digagas oleh PT. Agtika Dwi Sejahtera (ADS), kata Dyno, terus menghantui masyarakat Desa Paseban sejak tahun 2008 hingga saat ini. Terbitnya izin eksploitasi dari Disperindag No. 641.31/003/438.314/2009 kepada PT Agtika Dwi sejahtera memunculkan reaksi penolakan keras oleh masyarakat Paseban.

“Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Paseban dalam menolak rencana tersebut. Demontrasi besar-besaran pernah dilakukan pada 17 Desember 2009. Upaya kriminalisasi juga pernah dialami sejumlah warga yang membuat mereka harus mendekam di penjara. Ditengah ramainya penolakan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember justru memperpanjang izin PT. ADS dengan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 541.3/038/411/2013 pada tahun 2013 yang yang berlaku sampai pada tahun 2023. Dengan dasar izin tersebut PT. ADS kerap kali melakukan upaya pemaksaan aktivitas pertambangan di Desa Paseban,” ungkapnya.

Hal ini, lanjut Dyno, terbukti pada Bulan Desember 2020 yang lalu rencana pertambangan pasir besi di kawasan pesisir pantai Paseban kembali dilakukan oleh PT. ADS dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Rencana Pertambangan No. 13/ADS/XII/2020 yang disampaikan kepada MUSPIKA Kencong serta juga mendirikan bangunan semi permanen di sekitar pesisir pantai Paseban. Akibatnya pada tanggal 18 Desember 2020 warga melakukan protes dengan mengangkat ramai-ramai bangunan tersebut dan memindahkan ke Kantor Desa. Hal ini menunjukan sikap masyarakat paseban selama 13 tahun tetap sama dalam menolak rencana pertambangan tersebut.

“Alasan penolakan aktivitas pertambangan serta merta bukan tanpa alasan, masyarakat kawatir pada dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas pertambangan pasir besi. Hal ini dikarenakan pesisir pantai yang nantinya dijadikan lokasi pertambangan pasir besi akan menganggu aktivitas pertanian warga setempat serta juga berpotensi menghilangkan kebudayaan masyarakat pesisir di Desa Paseban. Disisi lain, kawasan pesisir pantai selatan paseban merupakan kawasan rawan bencana tsunami, jika aktivitas pertambangan dilakukan kedepannya nyawa masyarakat akan menjadi taruhannya,” tegas Dyno kepada wartawan.

Selain rencana pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. ADS, dalam rilis resminya DPC GMNI Jember menilai muncul lagi persoalan yang juga berpotensi merusak lingkungan yaitu datangnya rencana pertambakan udang air payau di kawasan pesisir Desa Paseban seluas 25 hektar yang dilakukan oleh PT. Lautan Berkah Jadi Jaya (LBJJ) pada akhir tahun 2020. “Tentunya mayoritas masyarakat paseban juga menolak rencana pertambakan tersebut karena mengancam sebagaian masyarakat yang bermata percarian sebagai nelayan. Pertambakan udang air payau hanya akan berpotensi merusak ekosistem laut dengan tercemarnya air laut disekitar pesisir yang disebabkan oleh limbah tambak, hal ini menyebabkan nelayan mencari ikan jauh ke tengah laut,” keluh Dyno.

Rencana pertambangan pasir besi dan pertambakan udang air payau memiliki motif yang sama yaitu hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di kawasan pesisir Desa Paseban. Hal tersebut juga akan merampas hak-hak masyarakat Paseban untuk memperoleh penghidupan yang layak dengan mengelola segala sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran bersama.

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menyatakan sikap menolak adanya segala bentuk aktivitas dikawasan Pesisir Desa Paseban yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kondusifitas masyarakat Paseban.

“Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember untuk menyatakan sikap penolakan terkait rencana pertambangan pasir besi oleh PT. ADS dan pertambakan udang air payau yang dilakukan oleh PT. LBJJ di kawasan Pesisir Desa Paseban. GMNI juga mendesak Bupati Jember untuk menolak rencana pertambangn pasir besi dengan mengirim surat ke Kementerian ESDM yang berisi peninjauan ulang dan membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. ADS,” tandasnya.

Selain itu, Dyno mengajak seluruh masyarakat jember untuk berjuang bersama menolak Rencana pertambangan pasir besi dan pertambakan udang air payau di kawasan pesisir Desa Paseban. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button