BirokrasiHeadline

Begini Latar Belakang Ketua PAC Pemimpin Reformasi PPP Jember

JEMBER, TI – Dua puluh satu ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Jember yang bergabung dalam Forum Komunikasi PAC PPP Jember (Forkompac) menggelar deklarasi menolak ketua DPC PPP Jember Madini Farouq pekan lalu. Mereka mendesak agar ada ketua baru dalam kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang.

Koordinator Forkompac Jember Husnul Arifin Mansur mengatakan, dari 31 PAC PPP Jember, ada 21 PAC yang tergabung dalam deklarasi tersebut. Mereka semua memiliki SK jabatan PAC.

“Tidak ada transparansi keuangan, Banpol, iuran fraksi 25 juta per bulan, bantuan DPP & DPW, dana Pilkada, dana saksi Pileg dan program atau kegiatan lain. Banyak komitment dilanggar, janji menyediakan Kantor DPC, janji sepeda motor PAC yang mencapai target suara Pileg dan janji bantuan dana tiap tahun untuk PAC,” beber Husnul yang dikenal juga sebagai aktivis LSM dan paralegal Kantor Hukum Jakarta ini.

Konsolidasi Partai DPC ke PAC, katanya, tidak pernah terlaksana secara rutin dan terencana. PAC dan Ranting hampir tidak pernah disentuh.

“Tata kelola dan tugas pokok serta fungsi di DPC yang amburadul. Sekretaris tidak difungsikan maksimal, bendahara juga begitu, dan posisi-posisi struktural lainnya. Kesan kuat semua tersentralisir di ketua DPC. Apalagi kantor dan dapur jadi satu,” ketusnya.

Tata kelola administrasi di DPC, imbuh Husnul, tidak jelas. Paling fatal urusan SK tidak terkonsep dan terkelola dengan manajemen yang benar. “Kami ingin membesarkan partai secara sehat sebagai organisasi yang kuat. Kaderisasi terbaik bukan atas dasar kekerabatan. Ini organisasi, bukan perusahaan,” tegasnya kepada wartawan.

Sementara itu, dilansir dari kompas.com, ketua DPC PPP Jember Madini Farouq mengatakan pihaknya tetap menjalin konsolidasi dengan kader. Sebab, program tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada komunikasi dan konsolidasi.

“Saya menganggap itu dinamika internal menjelang Muscab PPP,” aku dia.

Dia menilai ada pihak yang ingin mengadu antara PAC dan DPC PPP yang selama ini sudah baik. Hal itu juga dinilai merupakan cara bagi yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua DPC PPP Jember.

Dia mengaku, ada transparansi anggaran dan pertanggungjawaban lima tahun dalam organisasi. Hal ini disampaikan dalam forum Muscab. “Kalau dana Banpol itu ada pertanggungjawaban secara administratif yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK,” ucap dia.

Untuk itu, pihaknya mempertanggungjawabkan secara administratif pada Bakesbangpol.

“Itu sudah kami lakukan pertanggung jawabkan tahunan,” ujar dia.

Terkait kantor DPC, kata dia, kantor yang sekarang masih dikuasai oleh mantan ketua DPC PPP yang dulu. Padahal, kantor itu merupakan kantor DPC PPP. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah bahwa lahan itu adalah lahan Pemda. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button