HeadlineHukum dan Peristiwa

Banyuwangi Krisis Mineral, Koralwangi Tuntut Respon Cepat Pemerintah Setempat

BANYUWANGI, TI – Hearing Gabungan LSM menyampaikan aspirasi di sektor pertambangan Galian C diterima di Kantor DPRD Banyuwangi. Hearing berlangsung dihadiri pimpinan DPRD, pejabat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang terkait dan dari pihak kepolisian Polresta Banyuwangi, Senin (14/2). Persoalan tambang Galian C dibahas dan dibicarakan dengan serius pada kegiatan dengar pendapat itu.

Usai hearing Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara menjelaskan dirinya menampung beberapa aspirasi dari beberapa LSM maupun pelaku tambang dan mencarikan solusi. “Apalagi dalam jangka pendek Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan kegiatan proyek APBD infrastruktur tahun 2022 yang membutuhkan material Galian C,” ungkapnya.

Slamet Kurniawan selaku Ketua LSM Koral Wangi menjelaskan dengan melihat upaya percepatan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, regional, maupun daerah. Khususnya Kabupaten Banyuwangi yang punya tagline Banyuwangi REBOUND, bisa diartikan bahwa sebuah lompatan ke arah yang lebih baik.

“Namun hal itu bertolak belakang terhadap kondisi saat ini, yang mana publik telah mencatat atas dasar kepentingan segelintir orang, penutupan Tambang Galian C terkesan dipaksakan. Pihak berwenang tahu hal ini. Tidak merujuk kepada kesejahteraan, justru menjadi booster konflik sosial yang menghambat lajunya perekonomian,” tegas Slamet.

Selain itu Slamet menuturkan penutupan tambang mineral logam, nyata berdampak terhadap pendapatan kelompok UMKM tambang yang secara berantai di dalamnya ada sopir angkutan, operator alat berat yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari harinya, biaya anak sekolah, biaya pajak kendaraan, uji KIR yang tak boleh telat, iuran kearifan lokal, biaya sewa lahan, serta masih banyak lagi yang menggantungkan hajat hidupnya terhadap sub bidang usaha tambang mineral bukan logam, baik itu yang legal ataupun ilegal.

“Undang Undang Nomer 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diundangkan sejak tahun 2021 yang bertujuan untuk memudahkan rakyat bekerja dan berusaha dibuat agar laju investasi dan perputaran modal membantu kesejahteraan rakyat, fakta lain justru implementasi tidak maksimal. Atas kondisi ini, Komunitas Armada Angkutan Material dan Angkutan Tambang Banyuwangi (KORALWANGI) menuntut respon cepat agar krisis mineral yang terjadi tidak berdampak lebih besar,” tandasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button