Daerah

Aktivis Mahasiswa Jember : Presiden Keliru dalam menafsirkan UU Pemilu

Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember (Unej) yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Jember menggelar deklarasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil di halaman kampus

Deklarasi tersebut dipimpin oleh guru besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Dominikus Rato dan menyampaikan lima poin tuntutan :

1. Menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;

2. Menuntut KPU, BAWASLU, dan Pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik;

3. Menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum;

4. Menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilihan Umum serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu;

5. Mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal ini juga didukung oleh salah satu aktivis mahasiswa Universitas jember Maulana alif Rasyidi

“Kami mendukung dan mengapresiasi gerakan seruan moral yang digalakkan okeh civitas akademika universitas jember yang berdasarkan atas keprihatinan situasi demokrasi yang kian memprihatinkan di republik ini. Dan kami yakin gerakan ini merupakan gerakan idealis dan tanpa tendensi politis” ucapnya Alif kepada awak media

Alif menambahkan bahwa indikasi keberpihakan itu dimulai ketika Presiden keliru menafsirkan undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

” Ini merupakan tafsir sepihak dari bapak jokowi terhadap UU pemilu yang tidak utuh. Karena pasal yang memperbolehkan presiden diperkenankan mengikuti kampanye itu berlaku kepada pribadi presiden yang sekaligus menjadi calon incumbent/petahana. Sehingga ini berpotensi menjadi legasi yang buruk dan berpotensi diikuti oleh pejabat pejabat lain sehingga potensi kecurangannya amat besar. Inilah yang perlu kita respon bersama” pungkasnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button